Aturan Perdagangan Mata Uang Kripto, Ketahui Peraturannya di Indonesia

by -2 Views
kripto.width 800.jpegquality 80

Aturan Perdagangan Mata Uang Kripto, Ketahui Peraturannya di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan beberapa aturan

MEDIAINVESTASI.ID – Beda negara maka berbeda pula aturan perdagangan mata uang kripto, salah satunya adalah di Indonesia. Kripto merupakan salah satu mata uang digital yang sedang populer. Namun, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan beberapa aturan terkait dengan beredarnya mata uang kripto.

Tidak sedikit lembaga Islam yang menyatakan bahwa penggunaan mata uang mata kripto harus dilarang di Indonesia. Alasannya pola transaksi yang terjadi dalam mata uang kripto lebih banyak unsur untung-untungan dan tidak bisa diukur. Lalu, bagaimana aturan sebenarnya yang sudah diterapkan di Indonesia, begini ulasannya.

Aturan Perdagangan Mata Uang di Indonesia

Mata uang kripto masih belum begitu populer di Indonesia seperti di luar negeri. Namun, sudah ada beberapa aturan perdagangan mata uang kripto yang menjadi landasan hukum. Sampai saat ini ada empat aturan dari Bappebti terkait dengan mata uang kripto.

  1. Peraturan Bappebti nomor 2 tahun 2019, isinya tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi pada bursa berjangka.
    2. Peraturan Bappebti nomor 3 tahun 2019, isinya berupa komoditi yang bisa dijadikan subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif Syariah, dan atau kontrak derivatif lain yang bisa diperdagangkan dalam bursa berjangka.
    3. Peraturan Bappebti nomor 4 tahun 201, isinya mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital dalam bursa berjangka.
    4. Peraturan Bappebti nomor 5 tahun 2019, intinya mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto atau Crypto Asset untuk bursa berjangka.

Selain beberapa Peraturan Bappebti di atas, ada juga aturan lainnya yang bisa menjadi landasan hukum untuk memperdagangkan mata uang kripto di Indonesia. Seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 yang isinya mengenai mata uang di Indonesia. Inti dari UU tersebut menyatakan bahwa alat pembayaran sah yang ada di Indonesia adalah rupiah.

Oleh karena itu, mata uang kripto masih belum bisa dijadikan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Selain itu, ada juga UU nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sehingga memasukkan mata uang kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan dalam bursa berjangka.

Itulah beberapa aturan perdagangan mata uang kripto yang ada di Indonesia. Adanya aturan tersebut bisa melindungi mata uang Indonesia agar tetap bisa menjadi alat pertukaran yang utama. Bukan mata uang lainnya. (Lyla Iswara)

Author