MUI Jelaskan Kembali Syarat Halal Kripto

by -1 Views
Teri Coin, Si Pendatang Baru Siap Bersaing
Teri Coin, Si Pendatang Baru Siap Bersaing

MUI Jelaskan Kembali Syarat Halal Kripto, ada beberapa alasan mengapa kripto diharamkan. Bukan sebagai aset, tetapi alat tukar.

MEDIAINVESTASI.ID – Setelah beberapa waktu lalu dunia kripto dihebohkan oleh fatwa MUI yang mengatakan kripto haram. Kini, MUI mengungkap hal baru mengenai syarat halal kripto.

Bagi sebagian orang mungkin berpikir, apakah MUI mengubah pendapatnya mengenai kehalalan kripto dengan syarat-syarat tertentu?

Berdasarkan pernyataan dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Kiai Fakhrur Razi, ada beberapa alasan mengapa kripto diharamkan. Bukan sebagai aset, tetapi alat tukar.

Beberapa alasan yang dikemukakan mengenai keharaman kripto, karena dinilai mengandung gharar, dharar dan qimar. Ketiga hal ini membuat kripto menjadi seperti spekulasi berjudi, tidak memiliki manfaat, merugikan dan tak ada negara yang berani menjaminnya.

Syarat halal kripto terjadi, jika ketiga unsur tersebut sudah bisa teratasi. Maka, bisa ada kemungkinan bahwa fatwa haram terhadap kripto akan jatuh.

Fakhrur sendiri mengungkapkan, bahwa adanya fatwa MUI yang mengharamkan kripto semata-mata memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat. MUI tidak menginginkan banyak masyarakat merasa dirugikan ke depannya, hanya karena tergiur oleh keuntungan yang besar dan cepat.

Fatwa Haram Kripto oleh MUI

Dalam sepekan ini, dunia kripto memang dihebohkan oleh keluarnya fatwa MUI mengenai haramnya kripto. Banyak yang bereaksi oleh hal ini tanpa mengetahui perihal duduk perkaranya.

Perlu diketahui, pengharaman kripto tidak mutlak mengharamkan seluruhnya. Namun, hanya untuk penggunaan transaksi keuangan saja. Dasar keputusannya adalah tiga hal yang telah disebutkan di atas.

Akan tetapi, MUI sendiri tidak melarang kepemilikan aset kripto jika hal tersebut digunakan sebagai investasi.

Berikut, beberapa alasan yang dikemukakan MUI mengenai keharaman kripto.

Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang mengandung gharar, dharar dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019 dan Peraturan BI Nomor 17 Tahun 2015

Aset crypto sebagai aset digital juga dianggap tidak sah untuk diperjual belikan, kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Saat gharar, dharar dan qimar tak lagi bisa diperdebatkan.

Crypto juga dianggap tidak memenuhi sil’ah secara syar’i. Yakni, hukum yang mengharuskan mata uang harus memiliki fisik, nilai, jumlahnya diketahui secara pasti, memiliki hak milik, dan bisa diserahkan kepada pembeli.

Jadi, Jika menyimpulkan dari penuturan Fakhrur Razi, syarat halal kripto adalah jika tidak terdapat gharar, dharar, dan qimar. Jadi, suatu hari, bisa saja hal ini tidak lagi menjadi perdebatkan dan pengguna crypto merasa tenang untuk berinvestasi kembali. (Lyala Iswara)