Pajak Kripto di Indonesia Dikaji Direktorat Jenderal Pajak

by -0 Views
Cryptocurrency Menengah Atas Layak Beli, Binance Cryptocurrency Si Ketiga Besar, Penerbitan rupiah digital, Pajak Kripto di Indonesia , Rekt Dalam Kripto, Koin Crypto Bisa Diretas
Rekt Dalam Kripto

MEDIAINVESTASI.IDPajak Kripto di Indonesia Dikaji Direktorat Jenderal Pajak. Pajak kripto sedang dikaji oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bagaimana skema perpajakannya. Di negara lain malah sudah ada yang menerapkan pajak untuk aset Cryptocurrency.

Aset kripto memang tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, bisa dijadikan aset investasi yang bisa diperjualbelikan. Kegiatannya pun dipantau dan diatur oleh Bappebti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kehadiran aset crypto pun sangat menggiurkan dan sulit dilewatkan para investor. Bagaimana tidak, nilai tukarnya membuat seseorang menjadi miliarder hanya dengan memiliki 2 buah koin crypto Bitcoin.

Pajak Kripto di Indonesia

Harganya beberapa tahun ini melonjak tinggi dan memberi keuntungan banyak bagi para investor.

Selain keuntungan yang sangat menarik, risiko kerugiannya pun sebanding. Maka, para investor hendaknya selalu memantau naik turun harga crypto untuk memutuskan kapan membeli dan menjual.

Pajak Kripto di Indonesia
Di Indonesia sendiri, banyak sekali orang yang mengikuti kegiatan investasi crypto. Jumlah investor pun meningkat dengan pesat seiring melonjaknya nilai tukar aset crypto. Dengan potensi yang besar ini, ada pajak kripto yang sangat mungkin bisa diambil.

Saat ini, pemerintah di bagian keuangan tengah merumuskan pengambilan pajak pada hasil jual beli aset kripto. Jadi, yang dikenakan pajak adalah nilai keuntungan yang diraih investor.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kerugian pada negara dalam penerimaan aset crypto.

Aset crypto merupakan hal baru sehingga pemajakannya perlu dikaji terlebih dahulu sebelum ditetapkan. Penetapan pajak pada transaksi crypto adalah berupa PPh atau Pajak penghasilan. Hal ini serupa dengan pajak yang diberlakukan pada bursa efek.

Kepala Bappebti mengemukakan hal ini dengan harapan bisa menjadi stimulus agar investor masuk ke pasar crypto dalam negeri. Investor ini bisa berasal dari dalam atau luar negeri, sehingga aktivitas perdagangan aset crypto bisa dilakukan di Indonesia.

Selain itu, pengadaan pajak juga memberi pandang positif. Aktivitas jual beli aset crypto menjadi tampak lebih legal dan meyakinkan.

Itulah beberapa hal yang dapat kami suguhkan mengenai pajak kripto, semoga membantu.

(red/mii)

Baca Juga: Bitcoin Tembus di Atas $56K, Penyebab Kenaikan Harga Bitcoin


*) Follow Official WhatsApp Channel Media Investasi untuk mendapatkan berita-berita terkini seputar Ekonomi, Saham dan Cryptocurrency dengan mengklik tautan ini.


Author