Mata Uang Kripto Haram, Ini Hasil Ijtima Ulama Ke-7

by -0 Views
Mata Uang Kripto Haram Ini Hasil Ijtima Ulama Ke 7

Media Investasi – Mata uang kripto haram membuat beberapa orang menjadi bimbang dan ragu. Kabar ini sudah lama berhembus dan membuat mereka yang ingin berinvestasi menjadi ragu.

Di Indonesia sendiri ada Majelis Ulama Indonesia yang mengkaji mata uang kripto dan mengeluarkan fatwa penggunaannya. Tidak hanya itu, mereka pun memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar hukum penggunaan mata uang kripto dalam Islam.

Penjelasan Majelis Ulama Indonesia  mengenai Mata Uang Kripto Haram

Mata Uang Kripto Haram, Ini Hasil Ijtima Ulama Ke-7

Pada ijtima ulama ke-7, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah sepakat pada 12 point bahasan tentang penggunaan dan perdagangan cryptocurrency. KH Asrorun Niam Sholeh yang merupakan ketua MUI di bidang fatwa mengatakan bahwa penggunaan atau perdagangan mata uang kripto haram.

Ungkapan ini tentunya merupakan hasil dari musyawarah para ulama dengan berbagai pertimbangan. Ulama menilai bahwa di dalam perdagangan atau penggunaan mata uang cryptocurrency terdapat gharar dan dharar yang bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia pada nomor 17 pada 2015.

Selain itu, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital juga dianggap tidak sah untuk diperjualbelikan. Sebabnya adalah dalam kegiatan ini terdapat gharar, dharar, juga qimar.

Kata Niam pada hari Kamis bulan November 2011 di Jakarta, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram. Ini dikarenakan ada gharar dan dhara yang tidak sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang juga tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

KH  Asrorun Niam Sholeh pun menambahkan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi persyaratan sil’ah secara syar’i. Dimana didalamnya tidak ada wujud fisik, nilai, jumlah real, hak kepemilikan, dan bisa diberikan ke pembeli.

Fatwa yang dikeluarkan MUI tentu menuai banyak kontroversi. Namun, sampai saat ini pun pemerintah Indonesia belum mengakui bahwa uang kripto bisa dijadikan alat pembayaran. Alat pembayaran yang sah di Indonesia masih berbentuk rupiah.

Akan tetapi meskipun MUI menyatakan mata uang kripto haram, perdagangan aset kripto diawasi oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti).

baca juga : Hukum Kripto Menurut MUI Haram, Apakah Perlu Ditinjau Ulang?

(red/mii)

Baca Juga: Bitcoin Tembus di Atas $56K, Penyebab Kenaikan Harga Bitcoin


*) Follow Official WhatsApp Channel Media Investasi untuk mendapatkan berita-berita terkini seputar Ekonomi, Saham dan Cryptocurrency dengan mengklik tautan ini.


Author